Lepasnya kedaulatan negara, bukan hanya menyangkut nilai ekonomis. Akan tetapi lebih dari itu adalah terpuruknya harga diri bangsa. Apapun alasannya, lepasnya Timor Leste, Sipadan, dan Ligitan, serta perusahaan yang memiliki unsur strategis seperti Indosat dan Telkomsel di pemerintahan sebelum SBY mencerminkan negara tunduk pada kekuatan dan tekanan asing. Disebabkan lemahnya kepemimpinan nasional, dalam menjaga kedaulatan.
Era kepimpinan SBY, tidaklah sempurna. Penegakan hukum terutama kasus korupsi masih bertumpu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan institusi negara seperti Kepolisian dan Kejaksaan, figur pucuk pimpinan kedua institusi negara ini yang secara kontitusi merupakan hak preogatif presiden, selama pemerintahan SBY belum mampu membawa perubahan. Ditambah bermunculan kasus korupsi, yang melilit elit disekitar SBY menjadi titik lemah dalam 2 periode pemerintahannya. Akan tetapi yang perlu diacungi jempol adalah stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi dimasa sulit, hidupnya industri pertahanan, serta peningkatan kekuatan pertahanan. Paling penting dari prestasi itu, terjaganya harga diri bangsa dengan utuhnya wilayah NKRI.
Dua Periode Pemerintahan SBY, Wilayah NKRI Utuh
JAKARTA-(IDB) : Politisi Partai Demokrat (PD), Hayono Isman mengatakan dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak satu pun pulau dan sejengkal tanah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jatuh ke negara lain.
"Bahkan pulau yang strategis, yang memiliki cadangan minyak dan gas (migas) terbesar di kawasan Asia seperti Natuna dan Ambalat masih utuh sebagai aset Negara Indonesia," kata Hayono Isman, di Jakarta, Rabu (14/8).
Padahal lanjut Hayono, Pulau Natuna dan Ambalat terang-terangan diklaim Malaysia sebagai bagian dari wilayahnya. Pada era Pemerintahan Presiden SBY, kedua pulau tersebut masih utuh sebagai bagian wilayah NKRI.
Bersamaan dengan itu, menurut anggota Komisi I DPR itu, dalam bidang pertahanan dan diplomasi, prestasi Pemerintahan SBY sudah cukup baik. "Keberhasilan itu tidak bisa dilepaskan dari penguatan dan modernisasi alutsista TNI yang secara bertahap dapat disaksikan dampaknya," ungkap anggota Dewan Pembina (Wanbin) PD itu.
Terkait dengan pidato kenegaraan Presiden RI pada 16 Agustus mendatang, Hayono Isman berharap Presiden SBY memberi porsi lebih terhadap isu perbaikan ekonomi dalam pidato kenegaraannya nanti.
"Waktu yang tersisa satu tahun lagi hendaknya betul-betul dimanfaatkan Presiden SBY dan kabinetnya untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," harap Hayono Isman.
Pemerintahan SBY lanjutnya, sudah memperlihatkan hasil pembangunan. Tapi ini bukan jaminan bahwa seluruh warga negara telah hidup sejahtera dan makmur.
"Karena itu, semua pihak sangat berharap sebelum menyelesaikan masa bhaktinya, Presiden SBY lebih gencar dan fokus pada bidang pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur untuk menstimulus ekonomi rakyat pedesaan dan daerah terpencil," saran Hayono Isman.
Sumber : JPNN
JAKARTA-(IDB) : Politisi Partai Demokrat (PD), Hayono Isman mengatakan dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak satu pun pulau dan sejengkal tanah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jatuh ke negara lain.
"Bahkan pulau yang strategis, yang memiliki cadangan minyak dan gas (migas) terbesar di kawasan Asia seperti Natuna dan Ambalat masih utuh sebagai aset Negara Indonesia," kata Hayono Isman, di Jakarta, Rabu (14/8).
Padahal lanjut Hayono, Pulau Natuna dan Ambalat terang-terangan diklaim Malaysia sebagai bagian dari wilayahnya. Pada era Pemerintahan Presiden SBY, kedua pulau tersebut masih utuh sebagai bagian wilayah NKRI.
Bersamaan dengan itu, menurut anggota Komisi I DPR itu, dalam bidang pertahanan dan diplomasi, prestasi Pemerintahan SBY sudah cukup baik. "Keberhasilan itu tidak bisa dilepaskan dari penguatan dan modernisasi alutsista TNI yang secara bertahap dapat disaksikan dampaknya," ungkap anggota Dewan Pembina (Wanbin) PD itu.
Terkait dengan pidato kenegaraan Presiden RI pada 16 Agustus mendatang, Hayono Isman berharap Presiden SBY memberi porsi lebih terhadap isu perbaikan ekonomi dalam pidato kenegaraannya nanti.
"Waktu yang tersisa satu tahun lagi hendaknya betul-betul dimanfaatkan Presiden SBY dan kabinetnya untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," harap Hayono Isman.
Pemerintahan SBY lanjutnya, sudah memperlihatkan hasil pembangunan. Tapi ini bukan jaminan bahwa seluruh warga negara telah hidup sejahtera dan makmur.
"Karena itu, semua pihak sangat berharap sebelum menyelesaikan masa bhaktinya, Presiden SBY lebih gencar dan fokus pada bidang pemerataan ekonomi, percepatan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur untuk menstimulus ekonomi rakyat pedesaan dan daerah terpencil," saran Hayono Isman.
Sumber : JPNN
No comments:
Post a Comment